1

PRODUK PELAYANAN

PENERBITAN KARTU KELUARGA ( KK )

2.

DASAR HUKUM

• Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013.
• Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
• Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
• Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor : 37 tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006
• Peraturan Presiden RI  Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
• Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

3.

PERSYARATAN

• Cetak Ulang KK Baru

Yang bersangkutan hadir sendiri dengan membawa :

• Pengantar dari RT/RW, Desa/Kelurahan.
• Kutipan Akta Kelahiran/Surat Kelahiran dari Desa/Kelurahan.
• Foto copy Ijasah atau STTB ( apabila memiliki ).
• Kartu keluarga ( KK ).
• Foto copy Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah.
• Foto copy Akta Perceraian.
• Surat Keterangan pindah bagi penduduk yang pindah tempat.
• Surat Keterangan kehilangan bagi KK yang hilang.

• Menyertakan KK yang rusak bagi yang KKnya rusak.
• Surat Pernyataan Perubahan data kependudukan ( bagi yang melakukan perubahan biodata dengan mengisi formulir F1.05 bermaterai Rp.10.000,- )
• Bagi penduduk yang belum mempunyai status kependudukan membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- diketahui RT/RW dan Kepala Desa/Kelurahan.

• Cetak Ulang KK Karena Rusak/Perubahan Data

• Foto Copy KK

• Cetak Ulang KK Karena Hilang

• Foto Copy KK
• Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

4.

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

• Pemohon  menyerahkan  permohonan surat pindah ( F-1.08 ) bagi yang melakukan perubahan biodata dengan mengisi formulir F1.05 bermaterai Rp.6.000,- yang sudah diketahui Kepala Desa/Kelurahan.
• Petugas meneliti kelengkapan berkas  permohonan.
• Jika berkas permohonan sudah lengkap, Operator melakukan Entry data pada sistem aplikasi kependudukan.
• Setelah melakukan Entry data dilakukan proses pencetakan Surat Pindah Tempat.
• Pencetakan surat pindah tempat dan ditempeli foto pemohon.
• Penandatanganan surat pindah tempat pindah oleh Camat.
• Pengagendaan, penomoran dan pemberian cap stampel dan digandakan rangkap 3 (tiga)
• Penyerahan surat pindah tempat kepada pemohon.
• Pengarsipan Dokumen surat pindah tempat. 

5.

JANGKA WAKTU

• Hari  Senin – Kamis Pukul 07:30 – 16:00
• Hari Jumat Pukul 07.30- 11.00
• 1 - 3 Hari Kerja

6.

BIAYA/TARIF

• GRATIS 

7.

SARANA DAN PRASARANA

• Gedung Pelayanan yang Representatif
• Ruang Ber AC
• Formulir Permohonan
• Ballpoint
• Komputer aplikasi SIAK versi 80.3.4
• Printer Epsion L300
• Meja Tulis Pelayanan
• Rak Dokumen Kependudukan

8.

KOPETENSI

• Kompetensi umum yang dibutuhkan  sbb :
• Pendidikan formal SMA/ D3
• Persyaratan fisik sehat, ramah dan tanggap, teliti, sabar.
• Kompetensi Bidang  :
• Berorientasi Pada Pelayanan
• Empatik
• Komunikatif
• Perbaikan Terus – Menerus
• Semangat Untuk Berprestasi
• Kompetensi Skill
• SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan komputer dan aplikasi SIAK

9.

PENGAWASAN

• Supervisi Atasan Langsung.

10.

PENGADUAN DAN SARAN 

• Pengaduan dan saran lewat Kotak Saran.
• Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Camat Bogorejo/ Datang langsung atau melalui surat ke Kantor Kecamatan Bogorejo, Jl. Jatirogo No. 17 Bogorejo
• Saran dan     Pengaduan   

• Email: [email protected]       
• Website       :  http://bogorejokec.blora.go.id
• Twitter : @kecamatanbogor2,
• Instagram : kecamatanbogorejo

11.

JUMLAH PELAKSANA

• Penerima berkas memverifikasi persyaratan   1 orang.
• Petugas entry dan cetak 1 orang.
• Petugas yang menyerahkan 1 orang -

12.

JAMINAN PELAYANAN

Pelayanan yang  diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

13.

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Pelayanan yang  diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun formal

14.

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

• Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
• Evaluasi melalui Survai  Indek Kepuasan Masyarakat                    ( IKM ) yang dilakukan disetiap Tribulan
• Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan Tahunan